Pemerintah aceh Bahas Percepatan Pembangunan Dengan Sejumlah Menteri

Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT bersama Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi dan Kepala SKPA mengikuti rapat koordinasi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, bersama para menteri lainnya secara virtual di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh, Selasa (20/4/2021)
Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT bersama Asisten II Sekda Aceh, Ir. Mawardi dan Kepala SKPA mengikuti rapat koordinasi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh yang dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan, bersama para menteri lainnya secara virtual di Meuligoe Gubernur, Banda Aceh, Selasa (20/4/2021)

Terkini.id, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, membahas sejumlah persoalan terkait percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah Menteri terkait lainnya. Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang digelar secara daring, Selasa, 20 April 2020.

Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri terkait, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ikut juga dalam rapat seluruh bupati/wali kota se-Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh ( SKPA) terkait.

Menko Marves Luhut memaparkan dalam rapat tersebut, ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian Kementerian terkait. Keenam rencana itu, adalah pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Singkil.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada. Seperti di KEK Arun Lhokseumawe, untuk mendukung kawasan tersebut Kementerian Perhubungan akan memperpanjang landasan pacu Bandara Malikussaleh untuk memperkuat transportasi udara. Selain itu juga mengembangkan infrastruktur pelabuhan Krueng Geukuh untuk memperkuat konektivitas di laut.

Budi menilai, kemudahan sarana dan prasarana konektivitas sangat penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi di Aceh. Begitupun dengan KIA Ladong dan wilayah pariwisata di Singkil, pihaknya juga akan mengembangkan sarana infrastruktur pendukung konektivitas di dua kawasan tersebut, baik pelabuhan maupun bandara.
Sementara itu, Perwakilan Menteri PUPR, memaparkan, untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti Bendungan Keuruto di Aceh Utara dan Bendungan Rukoh di Pidie akan segera diselesaikan.

Begitupun dengan jaringan jalan di Aceh, pihaknya akan terus meningkatkan pembangunannya, salah satu fokus Kementerian PUPR adalah peningkatan pembangunan jalan lintas Geumpang- Pameue dan pembangunan jalan Jantho -Keumala.

Terkait pembangunan jalan Tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan – Langsa hampir selesai. Begitupun dengan ruas Banda Aceh- Sigli yang pembangunannya sedang dikerjakan, Menteri berharap Gubernur segera menuntaskan pembebasan lahan yang masih tersisa.

Sementara untuk ruas Langsa- Lhokseumawe- Sigli, Menteri meminta kepada Guebrnur untuk segera menetapkan lokasi pembangunan jalan tol di ruas tersebut. Sehingga proses pembangunan jalan tol di Aceh dapat segera dituntaskan.

Selain itu, Menko Marves beserta menteri terkait lainnya juga membahas dan memaparkan mengenai persoalan-persoalan lainnya seperti, pengembangan kawasan pariwisata, pengembangan potensi pertanian, peningkatan infrastruktur dan pengembangan potensi yang ada di laut, dan pengembangan infrastruktur lainnya di kawasan industri.

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan harapannya agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut nantinya.

“Kemudian tadi tidak terdeteksi, kita juga perlu peningkatan pembangunan pelabuhan di Calang dan pelabuhan Kuala Bubon di Aceh Barat, berupa breakwater karena kondisi lautnya belum cukup aman,” kata Nova.

Nova mengatakan, peningkatan pembangunan dua pelabuhan tersebut sangat penting. Sebab kedua pelabuhan tersebut menjadi sarana masyarakat untuk menyeberang ke Kabupaten Simeulue.

Di sektor Industri, Nova melaporkan masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki HGU tersebut dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada Menteri yang hadir agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menjelaskan secara lebih rinci tentang peluang pengoptimalan EBT di Aceh, yaitu sebesar 25,31 gigawatt (GW). Jumlah ini terdiri dari 1,2 GW energi panas bumi, 16,4 GW energi surya, 6,6 GW energi hidro, 0,89 GW energi angin, dan 0,22 GW bioenergi.

Salah satu lokasi yang akan difokuskan untuk EBT adalah Kawasan Industri (KI) Ladong dengan lahan seluas 67 hektar yang 2.500 hektar diantaranya akan dikembangkan. Ditargetkan nantinya Aceh dapat menjadi kawasan percontohan green industrial park. Selain itu, KI Ladong akan mampu menjadi magnet penggerak perekonomian di wilayah Aceh.

Mengomentari hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan akan memastikan proyek besar di Kabupaten Singkil sebagai destinasi utama daerah pengembangan pariwisata baru di Indonesia ini dapat terealisasi. “Karena ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan,” sebutnya secara optimis.

Secara garis besar, Menteri Kelautan dan Perikanan pun mendukung pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, termasuk pembuatan tambak udang di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang yang ditargetkan rampung tahun 2021. Titik ini diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi dengan menghasilkan udang sebanyak 2 juta ton.

Selain sektor perikanan budidaya, produksi pertanian dan kehutanan di Aceh berdasarkan data lapangan usaha tahun 2020 pun mencapai 30,98 persen. “Hal ini mengindikasikan bahwa pertanian di Aceh juga berkontribusi bagi perekonomian nasional,” beber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Pembangunan IPDN Aceh Tinggal Menunggu Persetujuan Presiden

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Gubernur Aceh Sampaikan Duka Mendalam

DPRK Minta Pemko Tindak Tegas Pelanggar Prokes Covid-19 Kerumunan Musik Malam Ramadan

Lauching Aplikasi SIM Online SINAR, Ketua DPRK Banda Aceh Apresiasi Polri

Gubernur Instruksikan BPPA Bantu Pedagang Aceh Pasar Minggu yang Kiosnya Terbakar

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar