Realisasi Insentif Covid-19 Bagi Tenaga Kesehatan Banda Aceh Masih Rendah

Terkini.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda). Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo yang menerima informasi masih adanya tenaga kesehatan yang belum menerima insentif, baik yang penuh, sebagian ataupun seluruhnya.

“Arahan dari Bapak Presiden dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, untuk segera merealisasikan insentif bagi tenaga kesehatan,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Covid-19 dan Percepatan Realisasi Insentif bagi Tenaga Kesehatan di Daerah, Selasa 29 Juni 2021 melalui video conference, yang juga diikuti bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Arahan ini juga ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/4239 Tahun 2021, yang mengatur mekanisme dan besaran pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Adapun insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan terdiri atas Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Swasta, TNI, Polri dan Rumah Sakit Umum BUMN. Sedangkan Tenaga Kesehatan yang bertugas di RSUD Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Labkesmas dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui alokasi 8% dari DAU dan DBH di masing-masing daerah.

Baca Juga: Setelah di Utimatum, Para Kepala Sekolah Sampaikan Prestasi Selesaikan 100...

“Dari hasil monitoring dan juga informasi, ada beberapa daerah yang belum menganggarkan 8% ini untuk (penanganan) Covid-19, kemudian ada yang sudah menganggarkan tapi belanjanya belum maksimal, ada juga yang sudah mengalokasikan dari 8% itu tapi belum mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan, ada yang sudah mengalokasikan untuk insentif tenaga kesehatan tapi belum direalisasikan atau baru sebagian direalisasikan,” beber Mendagri.

Adapun 10 provinsi dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Sementara 10 provinsi dengan realisasi terendah adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Banten. 

Baca Juga: Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang PPKM Hingga 4 Oktober

Adapun 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kabupaten Bantul, Parigi Moutong, Cianjur, Bogor, Seruyan, Lombok Tengah, Tuban, Kep. Meranti , Karawang dan Kotawaringin Barat, serta 10 Daerah Kabupaten dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kabupaten Sukabumi, Banjarnegara, Banyumas, Kendal, Klaten, Jember, Lumajang, Maluku Tengah, Dogiyai dan Serang. 
Sedangkan 10 daerah Kota dengan realisasi Inakesda tertinggi adalah Kota Bandung, Tangerang, Semarang, Bekasi, Mataram, Tangerang Selatan, Tomohon, Tegal, Bitung dan Bengkulu, serta 10 Daerah Kota dengan realisasi Inakesda terendah adalah Kota Banda Aceh, Bukittinggi, Padang, Payakumbuh, Dumai, Pekanbaru, Cirebon, Magelang, Pekalongan dan Surakarta.

Mendagri menegaskan, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Tanggung jawab risiko yang diemban sangatlah besar, untuk itu pemerintah daerah perlu segera melakukan pencarian insentif bagi tenaga kesehatan. Simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya.

“Kementerian Dalam Negeri akan melakukan monitoring, analisis dan evaluasi secara berkala (mingguan) untuk memantau perkembangan realisasi insentif bagi tenaga kesehatan di daerah,” pungkas Mendagri Tito.

Baca Juga: Ketua Komisi VI DPRA : Tidak Patut Kadisdik Aceh Ultimatum...

Sebelumnya Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nya Umar Telah meminta Pemerintah Kota Banda Aceh meminta Pemko agar segera merealiasasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di Banda Aceh sebagaimana disampaikan saat memimpin Rapat Paripurna DPRK terkait Penyerahan Raqan Usulan Walikota dan Usulan Inisiatif DPRK pada hari Senin 28 Juni 2021.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh Farid Nyak Umar mengingat data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan RI pada 20 Juni 2021, Banda Aceh termasuk 9 daerah zona merah yang masih 0% dalam merealisasikan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Sebagaimana diketahui, sejak 26 Mei 2021, Banda Aceh kembali masuk zona merah covid-19, hingga pada tanggal 24 Juni dinyatakan kembali pada zona orange. Data covid-19 per 28 Juni kasus terkonfimasi positif sebanyak 4.172 orang sembuh sebanyak 3.799 orang dan meninggal sebanyak 150 orang. Selain itu hampir semua sektor terdampak akibat pandemi ini, terutama sektor ekonomi.

“Kami meminta Pemko mempercepat realisasi anggaran penanganan Covid-19 seperti untuk kegiatan bantuan sosial dan dukungan peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, insentif untuk tenaga kesehatan, serta dukungan untuk tim covid-19 gampong,” kata Farid.

Farid mengungkapkan, Pemko Banda Aceh telah mengalokasikan dana untuk program pemulihan ekonomi  daerah dengan anggaran sebesar Rp 9,123 miliar yang terdiri dari program perlindungan sosial sebesar Rp 3,389 miliar dan program dukungan ekonomi sebesar Rp 5,738 miliar.

Sedangkan untuk program dukungan sektor kesehatan yang anggarannya bersumber dari pengalihan Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar 8 % sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021, anggarannya mencapai Rp 43,373 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 33,912 miliar, kemudian untuk kegiatan vaksinasi mencapai Rp 6,180 miliar yang terdiri dari operasional dan pendistribusian vaksin serta insentif tenaga medis dalam pelaksanaan vaksin, kemudian untuk insentif untuk tenaga kesehatan dalam penanganan covid sebesar Rp 3,250 miliar. 

Namun untuk anggaran dukungan sektor kesehatan, realisasinya per tanggal 28 Juni 2021 baru mencapai  Rp 3,4 miliar atau sebesar 8% yang digunakan untuk pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, serta pengadaan bahan habis pakai lainnya yang merupakan kebutuhan peralatan dan obat-obatan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Meuraksa.

“Oleh karenanya kita meminta kepada Pemko agar dana yang telah dianggarkan tersebut segera direalisasikan, karena sangat dibutuhkan dalam penanganan covid.  Apalagi kita sudah pernah masuk dalam daftar Kemenkeu sebagai daerah dengan realisasi anggaran nihil,” tutur Farid Nyak Umar yang juga Ketua PKS Banda Aceh.

Bagikan