Komisi Yudisial Akan Bangun Kantor di Aceh

Terkini.id, Banda Aceh – Kehadiran Komisi Yudisial di Aceh akan sangat mempermudah masyarakat untuk melapor, jika merasa rasa keadilannya dirampas. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh sangat mendukung rencana pendirian Kantor Perwakilan Komisi Yudisial di Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat menerima kunjungan silaturrahmi Komisioner Komisi Yudisial yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Muhammad Taufik, di ruang tengah Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa 30 November 2021.

“Tentu Pemerintah Aceh sangat menyambut baik dan mendukung kehadiran Kantor Perwakilan Komisi Yudisial di Aceh, karena kehadiran KY tentu akan memudahkan masyarakat untuk melapor, jika merasa dirampas rasa keadilannya,” ujar Nova.

Baca Juga: Gubernur Nova: Aceh Siap Berkontribusi Untuk Target 1 Juta Barel...

Nova menegaskan, saat ini Pemerintah Aceh sangat terbuka dan siap bersinergi dengan lembaga apapun, demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Saat ini, bagi kami Pemerintah Aceh tak ada dikotomi antara pemerintah pusat dan daerah, instansi pusat dan daerah, karena dalam hal kepentingan pelayanan kepada masyarakat, semua instansi tentu harus bersinergi. Jadi, kami siap mendukung kehadiran Komisi Yudisial di Aceh,” tandas Nova.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Muhammad Taufik menjelaskan, bahwa kunjungan silaturrahmi ini bertujuan untuk berkoordinasi dan menginformasikan kepada Gubernur, selaku Kepala Pemerintahan Aceh terkait rencana pendirian Kantor Perwakilan Komisi Yudisial di Aceh. “Komisi Yudisial berencana mendirikan Kantor Perwakilan di Aceh. Di tahun 2022 Komisi Yudisial berencana mendirikan 3 kantor perwakilan lagi di Sumatera, yaitu di Aceh, Sumatera Barat dan Lampung,” ujar Taufik.

Baca Juga: Banggar DPR RI: Dana Otsus Aceh Perlu Terus Dilanjutkan

Taufik menambahkan, beberapa tugas Komisi Yudisial adalah menerima dan menyeleksi calon hakim Agung, menjaga kehormatan dan martabat hakim. “Di sinilah tujuan kita mendirikan kantor perwakilan, agar masyarakat mudah dan dekat saat membuat laporan jika merasa rasa keadilannya dirampas.”

Bagikan