Gubernur Nova: Aceh Siap Berkontribusi Untuk Target 1 Juta Barel Perhari Produksi Migas Nasional

Terkini.id, Banda Aceh – Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT menyatakan Aceh siap untuk berkontribusi bagi target 1 juta barel per hari produksi Migas Nasional pada tahun 2030.

Namun Nova mengingatkan, kontribusi itu tidak akan terlaksana, tanpa kerjasama yang baik dari para pemangku kebijakan Migas nasional dan seluruh jaringan mitra kerja Migas Aceh.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, dalam sambutannya saat membuka secara resmi acara Vendor Day yang digagas oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas Aceh, di Ballroom Hermes Palace Hotel, Jum’at 17 Desember 2021.

Baca Juga: Banggar DPR RI: Dana Otsus Aceh Perlu Terus Dilanjutkan

“Dukungan Pemerintah Pusat, SKK Migas dan pemangku kepentingan lainnya sangat besar dalam mengoptimalkan potensi Migas Aceh. Oleh karena itu, kerja sama antar pihak harus kita tingkatkan, agar Aceh dapat berkontribusi terhadap target pemerintah memproduksi 1 juta barel migas per hari di tahun 2030,” ujar Nova.

Saat ini terdapat 12 Wilayah Kerja Migas Aktif yang ada Aceh, dimana 3 Wilayah Kerja berada di bawah pengendalian SKK Migas, yaitu WK Andaman I yang dikelola Mubadala Petroleum, WK Andaman II yang dikelola oleh Konsorsium Premier Oil Andaman Limited, serta WK North Sumatera Offshore (NSO) yang dikelola PT. Pertamina Hulu Energi Rokan.

Baca Juga: Legislatif Aceh Setuju Raqan APBA 2022 Sebesar 13 T Disahkan...

Selain itu satu WK lainnya, yakni PT. Pertamina Asset Rantau Field yang saat ini sedang dalam proses pengalihan dari SKK Migas ke BPMA.

“Dari semua WK itu, Produksi Migas lepas pantai di wilayah Laut Andaman Selat Malaka adalah yang terbesar. Kalau saja semua WK itu sudah pada tahap produksi, Insya Allah Aceh akan mampu berkontribusi bagi pencapaian produksi Migas Nasional yang menargetkan Produksi tahun 2030 sebesar 1 Juta Barel per hari, untuk minyak bumi dan 12 miliar standart cubic feet per hari untuk gas,” kata Gubernur.

Dalam sambutannya, Gubernur menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan dan penentuan sistem bagi hasil Migas yang ada di wilayah Aceh.

Baca Juga: Komisi Yudisial Akan Bangun Kantor di Aceh

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Migas Aceh mengamanatkan dibentuknya BPMA yang bertugas sebagai lembaga pengendalian dan pengawasan Kontrak Kerja Sama Migas di Aceh.

Dalam aktivitasnya, sebagai sebuah badan pemerintah, BPMA bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Bagikan